13 hours ago
4
Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan, dampak aksi demonstrasi yang terjadi di dalam negeri pada pekan lalu relatif minimal terhadap operasional layanan perbankan serta tidak ditemukan indikasi penarikan dana secara besar-besaran.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengamini bahwa terdapat penyesuaian operasional layanan seperti beberapa kantor cabang yang ditutup sementara atau tetap dibuka, namun dengan waktu terbatas pada area yang dekat dengan lokasi unjuk rasa. Namun hal ini merupakan langkah preventif yang umum dilakukan.
“Saya kira ini (penyesuaian operasional) upaya preventif yang biasa dan normal,” kata Dian dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RKDB) Agustus 2025 secara daring, di Jakarta, Kamis.
Selanjutnya, Dian juga menjelaskan bahwa hingga saat ini tidak terdapat indikasi penarikan dana deposan dalam jumlah yang besar. Di samping itu, tidak ada gangguan signifikan pada ATM sebagai akibat aksi untuk rasa yang terjadi.
“Dalam satu minggu terakhir, pergerakan deposit baik inflow maupun outflow nasabah juga berjalan normal, tidak terlihat adanya kecenderungan penarikan dana yang signifikan. Pergerakan dana pihak ketiga juga masih tergolong wajar dan sesuai dengan siklus normal pada akhir dan awal bulan,” kata Dian pula.
Secara umum, likuiditas perbankan juga masih terjaga dan stabil. Rasio alat likuid/non-core deposit (AL/NCD) dan alat likuid/dana pihak ketiga (AL/DPK) masing-masing 119,43 persen dan 27,08 persen pada Juli 2025, masih di atas threshold masing-masing 50 persen dan 10 persen.
Dian mengatakan, OJK senantiasa melakukan koordinasi dan komunikasi intensif dengan pelaku perbankan, serta meminta bank untuk memantau dampak sosial politik dan memastikan layanan perbankan tetap optimal melalui beberapa channel antara lain ATM, mobile banking, serta kantor cabang.
OJK juga melakukan monitoring aktif terhadap layanan perbankan, termasuk layanan kantor cabang dan layanan IT, untuk menjamin tidak terdapat gangguan atas kondisi keamanan terkini.
Selain itu, regulasi dan tindakan pengawasan OJK juga dioptimalkan untuk memperkuat ketahanan sistem informasi, mencegah tindak kejahatan keuangan, dan memperkuat pengendalian internal bank dalam rangka memitigasi potensi gangguan yang disebabkan oleh dinamika sosial politik terkini.
Untuk memitigasi risiko likuiditas atas potensi penarikan DPK jangka pendek, OJK dan perbankan juga melakukan pemantauan likuiditas yang lebih intens meliputi monitoring pergerakan DPK dan perkembangan rasio likuiditas masing-masing bank.
Selain itu, perbankan juga diminta untuk menjalin komunikasi yang baik dengan nasabah dalam rangka meminimalisir potensi penarikan dana dalam jumlah besar serta melakukan mitigasi terhadap risiko konsentrasi.
Sebagai informasi, aksi demonstrasi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat mulanya terjadi pada Senin (25/8), di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta. Kemudian, demonstrasi kembali digelar pada Kamis (28/9), dan situasi semakin memanas hingga malam hari.
Usai tewasnya pengemudi ojek online Affan Kurniawan yang dilindas kendaraan taktis Brimob pada Kamis malam (28/8), ketegangan pun berlanjut pada hari-hari berikutnya dan merembet ke sejumlah kota lain di Indonesia.
Gelombang demonstrasi pun berubah menjadi kerusuhan, diwarnai kekerasan hingga pembakaran serta perusakan aset dan fasilitas umum oleh massa tak dikenal.
Keadaan berangsur-angsur normal sejak Senin (1/9), seiring dengan patroli skala besar yang dilakukan aparat keamanan di Jakarta serta pencabutan kebijakan work from home (WFH) oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Baca juga: OJK: Volatilitas pasar saham imbas aksi demonstrasi bersifat terbatas
Baca juga: Analis: Pembalikan cepat IHSG tegaskan kuatnya kepercayaan investor
Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
