Lewat MoU, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Perjelas Alur Penanganan Kecelakaan Kerja

Liputan6.com, Jakarta - Upaya memperkuat kepastian layanan kesehatan bagi pekerja dimaksimalkan melalui integrasi sistem antara BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. 

Keduanya resmi menerapkan Go Live Implementasi Nasional penjaminan dugaan kasus Kecelakaan Kerja (KK) dan Penyakit Akibat Kerja (PAK) melalui aplikasi e-PLKK, yang diluncurkan di RSUD Sleman, Yogyakarta pada Kamis (11/12/2025). 

Integrasi ini menjadi langkah besar dalam memastikan proses penjaminan berjalan lebih cepat, tepat, dan seragam di seluruh fasilitas kesehatan.

Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan, Lily Kresnowati, menegaskan bahwa integrasi sistem ini menyentuh proses paling mendasar dalam penjaminan kesehatan pekerja. Melalui konektivitas antar lembaga, proses validasi kepesertaan hingga pencatatan tarif INA-CBG kini dapat dilakukan lebih cepat.

Lily menjelaskan bahwa digitalisasi menjadi kunci dalam mengurangi waktu layanan.

“Digitalisasi ini tidak hanya mempersingkat waktu layanan, tetapi juga memberikan kepastian bagi fasilitas kesehatan dalam menjalankan prosedur penanganan dugaan KK/PAK. Interoperabilitas sistem memastikan setiap pekerja yang membutuhkan pelayanan kesehatan mendapatkan haknya tanpa proses berulang,” ujar Lily.

Menurut Lily, kehadiran sistem yang saling terhubung meningkatkan ketepatan penjaminan karena seluruh data peserta diverifikasi secara digital. Hal ini membuat alur penanganan lebih mudah dipahami oleh fasilitas kesehatan.

“Dengan adanya integrasi e-PLKK dan sistem BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan kini mendapatkan kejelasan alur penanganan tanpa harus menunggu proses administratif yang panjang,” jelasnya.

Ia menilai integrasi ini mampu memperbaiki pengalaman peserta serta mempercepat respons medis karena data dapat diakses secara real time oleh kedua lembaga.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, Roswita Nilakurnia, menyebut integrasi ini sebagai perwujudan transformasi layanan dugaan KK/PAK yang semakin mudah, cepat, dan berorientasi pada peserta.

“Dengan integrasi ini, pekerja dapat memperoleh layanan yang cepat dan pasti sejak fase awal dugaan KK/PAK. Kami berharap tidak ada lagi hambatan administratif yang berpotensi memperlambat penanganan bagi pekerja yang mengalami risiko kecelakaan kerja,” tuturnya.

Roswita menjelaskan bahwa hambatan administratif pada tahap awal dapat memengaruhi kecepatan penanganan medis. Dengan sistem yang terhubung antara BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, alur layanan menjadi lebih responsif dan transparan bagi peserta maupun fasilitas kesehatan.

Ia juga mengingatkan bahwa penguatan mekanisme penjaminan dugaan KK/PAK telah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023, yang menugaskan BPJS Ketenagakerjaan sebagai penjamin pertama.

“Sebagaimana diketahui, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023, pemerintah telah menetapkan penguatan mekanisme penjaminan kasus dugaan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, dengan mengamankan peran BPJS Ketenagakerjaan sebagai penjamin pertama dalam penanganan kasus tersebut” jelas Roswita.

Melalui implementasi e-PLKK, peserta dugaan KK/PAK dapat langsung memperoleh layanan sesuai kelas rawat dan tarif INA-CBG. Penyederhanaan administrasi yang diterapkan di tingkat nasional juga membantu meminimalkan dispute karena adanya validasi data otomatis.