
PEMERINTAH Israel menegaskan kembali bahwa setiap kesepakatan gencatan senjata di Jalur Gaza, Palestina, harus mencakup pembebasan seluruh sandera.
Penegasan ini disampaikan seorang pejabat senior Israel pada Selasa (19/8), sehari setelah Hamas menyatakan menerima proposal gencatan senjata terbaru.
Mediator dari Qatar dan Mesir, dengan dukungan Amerika Serikat (AS), kini menunggu tanggapan resmi Israel. Menurut mereka, rancangan baru ini hampir sama dengan versi sebelumnya yang telah disetujui Israel.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed al-Ansari, menyebut Hamas memberikan tanggapan yang sangat positif dan tanggapan tersebut benar-benar hampir identik dengan apa yang telah disetujui oleh pihak Israel sebelumnya.
"Kami tidak dapat mengeklaim bahwa terobosan telah dicapai. Namun kami yakin ini adalah poin positif," ujarnya.
Media Mesir, Al-Qahera News, melaporkan bahwa isi proposal meliputi gencatan senjata awal selama 60 hari, pembebasan sebagian sandera Israel, pembebasan sejumlah tahanan Palestina, dan akses bantuan kemanusiaan ke Gaza.
Meskipun demikian, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu belum memberikan komentar langsung atas proposal tersebut. Dia hanya menegaskan pekan lalu bahwa Israel akan menerima kesepakatan di mana semua sandera dibebaskan sekaligus dan sesuai dengan persyaratannya untuk mengakhiri perang.
Dari pihak Hamas, pejabat senior Mahmoud Mardawi menyampaikan bahwa kelompoknya telah membuka pintu lebar-lebar untuk kemungkinan mencapai kesepakatan, tetapi pertanyaannya tetap apakah Netanyahu akan menutupnya kembali, seperti yang telah dilakukannya di masa lalu.
Ketegangan di Israel semakin meningkat. Pada Minggu (10/8), puluhan ribu warga berunjuk rasa di Tel Aviv, menuntut diakhirinya perang dan mendesak pemerintah mencapai kesepakatan pembebasan sandera.
Dari total 251 sandera yang ditawan sejak serangan Hamas pada Oktober 2023, masih ada 49 orang yang berada di Gaza. Militer Israel memperkirakan 27 di antaranya telah meninggal dunia.
Di sisi lain, kabinet keamanan Israel baru-baru ini menyetujui rencana operasi militer untuk menaklukkan Kota Gaza, meskipun menuai kritik internasional terkait dampaknya terhadap krisis kemanusiaan.
Menteri Keamanan Nasional sayap kanan, Itamar Ben Gvir menolak gagasan gencatan senjata dan memperingatkan akan terjadi tragedi jika Netanyahu menyerah pada Hamas.
Sementara itu, pejabat senior Hamas, Bassem Naim, menuding Israel tidak serius menghentikan perang. "Sayangnya, reaksi Zionis hari ini mencerminkan niat jahat Netanyahu untuk melanjutkan perang, genosida, dan pembersihan etnis," pungkasnya. (AFP/I-2)