1 day ago
3
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi.(MI/Haryanto Mega)
GUBERNUR Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyarankan kepada bupati dan wali kota di wilayahnya agar dalam menaikkan PBB-P2 dapat disesuaikan dengan kemampuan daerah sehingga tidak sampai merugikan rakyat. Hal ini diungkapkannya menanggapi kebijakan di Pati yang menaikkan PBB-P2 hingga 250%.
Ia pun turut menyoroti viralnyaketegangan yang terjadi antara warga dan satpol PP Kabupaten Pati yang membubarkan posko penolakan dan merampas donasi berupa air mineral di trotoar di depan kantor Bupati Pati belum lama ini.
“Jadi penaikan PBB ini tidak boleh membebankan masyarakat, sehingga perintah saya untuk dilakukan evaluasi dan kajian, kalau perlu diturunkan pada saat itu," tambahnya.
Untuk itu gubernur meminta dialog mengenai hal tersebut agar dapat dilakukan secara cepat dan jangan berlama-lama.
“Setelah ada hasil dialog lalu disosialisasikan ke masyarakat, sehingga masyarakat semua tahu, itu untuk masyarakat, dari masyarakat dan oleh masyarakat," imbuhnya.
Gubernur juga mengimbau kepada seluruh Bupati atau Wali Kota se-Jawa Tengah untuk melakukan kajian terkait rencana penaikan PBB. Kemudian kajian itu dapat dikirimkan ke Pemprov Jawa Tengah dan nantinya akan dikirimkan ke pihak ketiga untuk dinilai kewajaran rencana penaikan tersebut.
Disinggung apakah teguran tersebut merupakan intervensi atau bukan, Gubernur menegaskan bahwa apa yang dimintanya itu bukan intervensi, melainkan kordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah daerah.
“Ini kan sudah jadi trending topic, dan saya sudah kordinasi dengan Bupati Pati. Kasihan masyarakatnya. Namun, yang paling pokok adalah bagaimana nanti kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat, antara bupati dengan tokoh masyakarat dan juga elemen-elemen lainnya. Sehingga tidak ada lagi demo-demo yang merugikan dan memecah belah persatuan dan kesatuan, wilayah Pati khususnya, dan Jawa Tengah pada umumnya," pungkasnya. (HT/E-4)
