Survei Baru Ungkap Trump dan NATO Sudah Tak Dipercaya

Jakarta, CNBC Indonesia - Kepercayaan warga Ukraina terhadap Amerika Serikat (AS) dan NATO tercatat menurun tajam dalam survei terbaru. Penurunan kepercayaan ke AS ini muncul seiring peran pemerintahan Presiden AS Donald Trump dalam upaya mediasi konflik Ukraina-Rusia.

Survei yang dilakukan Institut Sosiologi Internasional Kyiv (KIIS) pada 26 November-13 Desember terhadap hampir 550 responden dari berbagai kelompok sosial dan usia mencatat, tingkat kepercayaan terhadap NATO kini hanya 34%, turun dari 43% pada Desember tahun lalu. Sementara itu, kepercayaan terhadap AS anjlok lebih dalam menjadi 21%, dari sebelumnya 41%.

"Data ini menunjukkan penurunan signifikan kepercayaan publik terhadap NATO dan Amerika Serikat dibandingkan tahun lalu," demikian pernyataan KIIS dalam rilis hasil surveinya, seperti dikutip Newsweek, Selasa (16/12/2025).

Pelemahan kepercayaan ini terjadi di tengah upaya mediasi pemerintahan AS untuk mengakhiri konflik antara Kyiv dan Moskow. Washington sejauh ini menolak menerima Ukraina sebagai anggota NATO maupun mengirim pasukan Amerika ke negara tersebut.

Sejak lama, isu keanggotaan NATO menjadi agenda utama politisi pro-Barat di Ukraina. Kyiv secara resmi mengajukan permohonan bergabung dengan NATO pada 2022. Namun Rusia memandang ekspansi NATO ke arah timur sebagai salah satu pemicu utama konflik dan berulang kali menuntut agar Ukraina berstatus netral.

Berbeda dengan NATO dan AS, kepercayaan warga Ukraina terhadap Uni Eropa relatif stabil di kisaran 49%, dengan sekitar 23% responden menyatakan sikap hati-hati terhadap Brussel. Uni Eropa, meski dengan variasi sikap di antara anggotanya, selama ini konsisten menyatakan dukungan kuat terhadap Ukraina.

Survei juga menunjukkan mayoritas warga Ukraina masih siap untuk "menahan" konflik dengan Rusia selama diperlukan. Sekitar 62% responden menjawab setuju untuk melanjutkan perlawanan. Kepercayaan terhadap Presiden Volodymyr Zelensky pun tetap relatif tinggi di level 61%.

Terkait politik domestik, mayoritas responden menolak digelarnya pemilihan presiden dalam waktu dekat. Meski masa jabatan Zelensky secara formal telah berakhir awal tahun lalu dan pemilu ditunda dengan alasan darurat militer, hanya 9% responden yang menilai pemilihan harus segera dilaksanakan. Selebihnya berpendapat pemilu sebaiknya digelar setelah konflik dengan Rusia berakhir.

(sef/sef)
[Gambas:Video CNBC]