Jakarta (ANTARA) - PTPN IV Palmco menargetkan sebanyak 22 ribu hektare kebun petani mitra dapat mengikuti program pemerintah untuk peremajaan sawit rakyat (PSR) sepanjang 2025, dari posisi semester I 2025 sebesar 11 ribu hektare.
"Target kita hingga Desember nanti, 22 ribu hektare kebun petani mitra dapat mengikuti PSR. Harapannya sampai dengan 2029 bisa membantu peremajaan 86 ribu hektare kebun sawit rakyat," kata Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko Santosa dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.
Jatmiko mengatakan penguatan PSR penting untuk meningkatkan daya saing industri sawit nasional.
Dalam perspektif nasional, kata dia, PSR dapat menjadi solusi utama atas rendahnya produktivitas CPO petani yang berada di kisaran 2-3 ton CPO per hektare per tahun.
Menurut Jatmiko, perlu beberapa hal yang akan berdampak pada percepatan PSR.
"Relaksasi syarat, penyelesaian sawit dalam kawasan, dan jaminan penyaluran bibit unggul. Tiga hal ini sangat penting untuk mengakselerasi PSR kita," kata dia.
Selain penguatan PSR, Jatmiko juga menyoroti beberapa tantangan industri sawit.
Menurutnya, saat ini meskipun minyak sawit mentah (CPO) merupakan minyak nabati dengan produksi dan konsumsi terbesar di dunia, namun produktivitasnya di tingkat global tidak mengalami peningkatan yang signifikan dan bahkan cenderung stagnan.
Terlebih, harga CPO yang sebelumnya lebih murah dari minyak rapeseed (minyak nabati lain), kini justru lebih mahal.
Kondisi itu, kata Jatmiko, perlu diantisipasi agar industri sawit Indonesia tetap mampu bersaing di tengah global tren yang mempengaruhinya, mulai dari gejolak makro ekonomi, tensi geopolitik, perubahan iklim hingga tekanan atas isu keberlanjutan.
"Kita sering sesumbar CPO paling produktif dengan harga paling kompetitif. Saat ini kondisinya mulai berbeda. Jika terlena, kita akan tergilas," ujarnya.
Untuk menghadapi tantangan itu, selain PSR, Jatmiko mengatakan hal yang perlu terus diupayakan adalah ketersediaan bibit sawit unggul bagi petani rakyat yang memegang porsi terbesar pada komposisi luasan kebun Indonesia.
"Saat ini produksi bibit sawit bersertifikat dari 20 produsen benih resmi yang ada mencapai 4,1 juta bibit. Untuk kecambah, produksinya menyentuh 241 juta. Dari sisi jumlah sudah memenuhi estimasi 2025 di angka 151 juta. Namun, tantangannya ada pada keunggulan varietas, sehingga didapatkan bibit dengan produktivitas yang mumpuni," kata dia.
Perseroan, kata Jatmiko terus berupaya memenuhi kebutuhan bibit unggul.
"Dari total 4,1 juta bibit sawit tersebut, 77 persen atau 3,2 jutanya diproduksi PPKS (Pusat Penelitian Kelapa Sawit). Harapannya kita mampu terus memenuhi kebutuhan bibit unggul baik untuk areal replanting maupun areal baru yang diproyeksikan meningkat dari tahun ke tahun," kata Jatmiko.
Dia menjelaskan peningkatan produktivitas CPO nasional semakin penting seiring dengan kebutuhan mandatory B35 bahkan B50 di tahun 2027 nanti.
Melalui kebijakan B35, pemerintah memperkirakan dapat menyerap 13,15 juta kiloliter biodiesel bagi industri dalam negeri, sedangkan melalui B50 diharapkan dapat menyerap 2,11 juta kiloliter.
"Maka, butuh tambahan alokasi 6,7 juta kiloliter biodiesel atau setara dengan 7,2 juta ton CPO. Ini kita harapkan tidak sampai mengganggu kebutuhan CPO untuk pangan. Maka sekali lagi, peningkatan produksi CPO nasional adalah keharusan," kata dia.
Terakhir, kata dia, yang menjadi kunci penguatan industri sawit nasional adalah komitmen perusahaan terhadap prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (environmental, social, and governance/ESG).
"Penerapan ESG menjadi jawaban terbaik untuk isu-isu dan tekanan keberlanjutan yang terus menyertai industri ini," kata Jatmiko.
Baca juga: PTPN PalmCo beberkan langkah strategis ESG di forum bisnis Jepang
Baca juga: PTPN PalmCo mendukung ketahanan pangan lewat tumpang sari lahan sawit
Baca juga: PTPN PalmCo pacu strategi kinerja agar ROA naik 10 persen pada 2029
Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.