TEMPO.CO, Badung - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menggelar kongres keenam di Bali Nusa Dua Convention Center, Kuta Selatan, Badung, Bali pada Jumat 1 Agustus 2025. Pelaksanaan Kongres VI PDIP ini digelar secara tertutup.
Berdasarkan pantauan Tempo sekitar pukul 13.26 WITA, ornamen PDIP menghiasi kawasan Bali Nusa Dua Convention Center. Logo banteng moncong putih khas PDIP terpampang pada sejumlah titik. Penjor yang dilengkapi lambang PDIP berjejer.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Area kongres sudah dijaga dengan ketat. Tampak sejumlah pecalang dan satuan tugas PDIP berjaga di berbagai titik lokasi kongres. Hanya orang-orang yang mengenakan tanda pengenal kongres yang diperbolehkan masuk. Kartu pengenal awak media yang hadir di lokasi untuk meliput pun diperiksa satu per satu.
Menurut informasi yang diterima Tempo, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sudah berada di dalam lokasi kongres.
Pada Rabu, 30 Juli 2025, partai banteng menggelar kegiatan bimbingan teknis bagi anggota legislatif Fraksi PDIP di The Meru & Bali Beach Convention Center, Sanur, Denpasar, Bali. Agenda tersebut mulanya direncanakan berlangsung hingga Jumat, 1 Agustus 2025. Namun, bimtek langsung ditutup malam itu juga oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Bidang Politik Puan Maharani.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Deddy Yevri Hanteru Sitorus meminta publik menunggu ihwal jadwal kongres. “Kapan pun ditetapkan, itulah waktunya. Mari sama-sama kita menunggu,” kata dia kata Deddy ketika ditemui di kawasan Kuta Selatan, Badung, Bali, pada Kamis, 31 Juli 2025.
Pelaksanaan kongres ke-6 PDIP telah berulang kali diundur. Kongres terakhir digelar pada 2019 lalu, di Pulau Dewata. Dalam siklus organisasi, kongres partai biasanya digelar setiap lima tahun sekali, sehingga pelaksanaan kongres seharusnya sudah dilakukan PDIP pada 2024.
Namun, pada tahun itu ada agenda pemilihan umum 2024 dan pemilihan kepala daerah serentak 2024. Kongres ke-6 partai banteng lantas ditunda dan disebut-sebut akan dihelat pada April 2025. Tapi kongres tersebut tak juga terealisasi di April lalu.
Sejumlah isu yang berkembang bahwa PDIP akan menggelar kongres ke-6 setelah pembacaan putusan kasus dugaan korupsi terhadap Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Hasto divonis 3 tahun 6 bulan dalam kasus suap terhadap anggota Komisi Pemilihan Umum mengenai penggantian antarwaktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode lalu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat pekan lalu.
Namun semalam, Kamis, 31 Juli 2025, DPR menyatakan menyetujui pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto. Usulan pemberian amnesti itu berdasarkan Surat Presiden Nomor R42/Pres/07.2025 tertanggal 30 Juli 2025. "Pemberian persetujuan tentang amnesti terhadap 1.116 orang yang telah terpidana diberikan amnesti termasuk Hasto Kristiyanto," ujar Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.