PBB: Rafah harus dibuka tanpa batas untuk akhiri krisis di Gaza

New York (ANTARA) - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan bahwa untuk mengakhiri bencana kemanusiaan yang semakin parah di Jalur Gaza diperlukan pembukaan tanpa batasan di semua penyeberangan untuk pengiriman bantuan.

PBB memperingatkan bahwa membuka penyeberangan Rafah hanya untuk individu tanpa bantuan kemanusiaan, tidak akan mengubah situasi yang memburuk di lapangan.

Juru bicara UNRWA, Jonathan Fowler, mengatakan pasokan kemanusiaan yang ditujukan untuk Gaza masih tertahan di Mesir dan Yordania, mencatat bahwa Zionis Israel telah memblokir akses masuk pasokan ke wilayah tersebut sejak Maret 2025.

Fowler menekankan bahwa mengizinkan orang masuk, sementara pengiriman bantuan dilarang, tidak akan mengurangi kondisi kemanusiaan yang parah. Menurutnya, penghambatan pasokan bantuan yang terus berlangsung menjadi salah satu alasan utama penderitaan di Gaza masih terjadi.

Ia menjelaskan situasi kemanusiaan mengalami peningkatan yang sangat terbatas dan nyaris tidak signifikan selama musim panas 2025 dibandingkan dengan puncak krisis.

Namun, peningkatan kecil dalam bantuan dan barang komersial tersebut jauh dari cukup untuk mengimbangi kehancuran besar akibat apa yang disebutnya sebagai bencana kemanusiaan ulah manusia.

Fowler mengungkapkan bahwa anak-anak terus menderita kelaparan, persediaan medis masih belum cukup memenuhi kebutuhan yang membludak, dan wabah penyakit terus berlanjut di tengah runtuhnya sistem air dan sanitasi dan krisis akut material untuk tempat tinggal.

Ia mencatat bahwa sedikitnya 600 truk bantuan per hari diperlukan untuk menyokong warga, memperingatkan bahwa di bawah jumlah itu pada dasarnya berarti krisis berlanjut, terutama mengingat pembatasan jenis bantuan yang diizinkan masuk dan terbatasnya jam operasional di perbatasan.

Fowler menambahkan bahwa larangan berkelanjutan terhadap tugas UNRWA pascagencatan senjata mencerminkan pilihan politik yang menargetkan organisasi kemanusiaan terbesar yang beroperasi di Gaza tersebut, terlepas dari kesiapan, pengalaman panjang, serta kapasitas operasionalnya yang luas.

Ia memperingatkan bahwa pembatasan yang diberlakukan terhadap organisasi masyarakat sipil bertujuan untuk membatasi tugas kemanusiaan pada aktor-aktor tertentu yang bersedia mengabaikan pelanggaran.

Sekaligus ia menekankan bahwa kepatuhan terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan, terutama penghormatan terhadap hukum humaniter internasional, masih harus tetap bersifat mutlak.

Sumber: WAFA

Baca juga: PBB: Korban di Gaza bertambah di tengah evakuasi pasien via Rafah

Baca juga: Warga Gaza hadapi perlakuan kasar Israel saat kembali lewat Rafah

​​​​​​​Baca juga: WHO: 18.500 lebih pasien di Gaza butuh pengobatan medis khusus

Penerjemah: Asri Mayang Sari
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.