China harap AS lanjutkan kesepakatan pengendalian nuklir dengan Rusia

Beijing (ANTARA) - Pemerintah China berharap Amerika Serikat (AS) dapat melanjutkan kesepakatan pengendalian nuklir dengan Rusia setelah New START berakhir pada 4 Februari 2026.

"Demi kepentingan jangka panjang stabilitas strategis global, China berharap AS akan melanjutkan dialog stabilitas strategis dengan Rusia untuk membahas langkah selanjutnya setelah Perjanjian New START berakhir. Ini juga yang diharapkan dunia," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing, Jumat (6/2).

Perjanjian pengendalian senjata nuklir antara AS dan Rusia bernama New START yang merupakan singkatan dari Strategic Arms Reduction Treaty (Perjanjian Pengurangan Senjata Strategis) telah berakhir per 4 Februari 2026.

Perjanjian tersebut berisi kesepakatan membatasi jumlah hulu ledak nuklir strategis yang ditempatkan oleh AS dan Rusia masing-masing 1.550 unit serta membatasi jumlah kendaraan dan sistem pengiriman strategis seperti pesawat pembom berat, rudal balistik antarbenua (ICBM) dan rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam (SLBM) adalah masing-masing sebanyak 800 unit.

Perjanjian New START memberikan langkah-langkah transparan untuk menghindari salah menilai niat masing-masing melalui transfer data, pemberitahuan dan inspeksi di lokasi.

New START sendiri adalah kesepakatan dengan periode 10 tahun yang ditandatangani oleh Presiden AS saat itu, Barack Obama dan Presiden Rusia Dmitry Medvedev pada 2010 dan berlaku efektif mulai 5 Februari 2011.

Perjanjian itu diperpanjang selama lima tahun lagi pada 2021 oleh Presiden AS Joe Biden dan Rusia yang dipimpin Presiden Vladimir Putin. Perjanjian tersebut berakhir pada 4 Februari 2026.

Dengan berakhirnya kesepakatan itu bisa diartikan baik Moskow maupun Washington akan bebas meningkatkan jumlah rudal dan mengerahkan ratusan hulu ledak strategis lagi, meskipun hal tersebut menimbulkan tantangan logistik dan akan membutuhkan waktu.

Meski Rusia menangguhkan perjanjian itu tiga tahun lalu karena ketegangan meningkat terkait perang Ukraina, kedua negara tersebut masih dianggap mematuhi perjanjian New START.

Presiden AS Donald Trump bulan lalu mengatakan perjanjian pengendalian senjata di masa depan juga harus mencakup China, yang dinilai telah membangun persenjataan nuklir.

Namun Lin Jian sebelumnya menegaskan bahwa China tidak akan ikut negosiasi pengendalian nuklir. "Kekuatan nuklir China sama sekali tidak setara dengan AS atau Rusia. Karenanya, China tidak akan ikut serta dalam negosiasi perlucutan senjata nuklir untuk saat ini," ungkap Lin Jian pada Kamis (5/2).

Sementara itu, Rusia telah lama berpendapat bahwa perjanjian pengendalian senjata di masa depan harus mencakup Prancis dan Inggris sebagai kekuatan nuklir Eropa.

Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan bahwa AS belum menanggapi usul Presiden Vladimir Putin untuk terus mematuhi batasan rudal dan hulu ledak dalam perjanjian tersebut selama 12 bulan lagi.

Pada Januari 2025 diketahui Rusia memiliki 4.309 hulu ledak nuklir, dan AS memiliki 3.700. Prancis dan Inggris, yang merupakan sekutu AS yang terikat perjanjian, masing-masing memiliki 290 dan 225 hulu ledak, sementara China memiliki sekitar 600.

Berakhirnya New START juga dapat mengancam perjanjian nonproliferasi nuklir (NPT) tahun 1970 yang berisi kesepakatan negara-negara tanpa senjata nuklir berjanji untuk tidak memiliki senjata nuklir selama negara-negara pemilik senjata tersebut melakukan upaya dengan itikad baik untuk melucuti senjata.

Baca juga: Tolak perpanjang New START, Trump mau perjanjian nuklir baru

Baca juga: Sekjen PBB: Dunia masuki 'masa kelam' tanpa batasan nuklir

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.