1 month ago
16
REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV — Anggota Knesset (parlemen) Israel menuduh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menggunakan perang Gaza yang sedang berlangsung untuk mengakhiri persidangan kasus korupsinya, Anadolu melaporkan.
"(Netanyahu) mengkondisikan masa depan Israel dan anak-anak kita dalam persidangannya," kata anggota Knesset dari Partai Demokrat, Naama Lazimi, dalam sebuah pernyataan yang dikutip The Times of Israel pada Ahad (30/6/2025).
Dia mengatakan bahwa perdana menteri Israel menunjukkan bahwa dia tidak layak untuk jabatan tersebut dengan "menukar dakwaannya dengan penyelesaian politik dan penghentian perang."
Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menyerukan pada hari Sabtu agar persidangan korupsi Netanyahu dibatalkan.
Menyoroti miliaran dolar yang dihabiskan Amerika Serikat setiap tahunnya untuk mendukung Israel, Trump menyatakan, "Kami tidak akan tinggal diam," dan mendesak pihak berwenang untuk "Membebaskan Bibi."
"Mereka yang berada di balik cuitan Presiden Trump adalah Netanyahu dan komplotannya yang korup," ujar anggota parlemen dari Partai Demokrat, Gilad Kariv.
Dia mengecam perdana menteri Israel dan lingkarannya yang "bersedia bermain-main dengan keamanan nasional Negara Israel dan isu sandera untuk menyelamatkan Netanyahu dari hukuman di pengadilan."
Kelompok perlawanan Palestina, Hamas, telah berulang kali mengatakan bahwa mereka siap untuk membebaskan semua tawanan Israel di Gaza dengan imbalan diakhirinya perang yang sedang berlangsung, penarikan Israel dari daerah kantung tersebut, dan pembebasan para tahanan Palestina.
Namun, Netanyahu telah menolak persyaratan ini, dan melanjutkan perang genosida di Jalur Gaza, di mana lebih dari 56.400 orang telah terbunuh sejak Oktober 2023.
Pengadilan korupsi
Anggota Knesset Yesh Atid, Karine Elharrar, memperingatkan bahwa Netanyahu "bertindak melawan kepentingan publik Israel" dengan mengaitkan nasib hukumnya dengan negosiasi penyanderaan dan perjanjian normalisasi regional.
Dia juga menuduh Trump secara efektif "mengkondisikan bantuan Amerika Serikat pada persidangan perdana menteri."
Pemimpin oposisi Yair Lapid mendesak presiden Amerika Serikat "untuk tidak mencampuri proses hukum di negara yang merdeka."
Dia juga menyarankan bahwa campur tangan Trump mungkin merupakan bentuk "kompensasi" kepada Netanyahu untuk konsesi politik di Gaza.
Anggota parlemen Zionisme Agama, Simcha Rothman, ketua Komite Konstitusi, Hukum dan Keadilan Knesset, menyebut seruan Trump untuk mengakhiri persidangan Netanyahu "tidak pantas bahkan jika dia benar."
