ASOSIASI Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) yang dipimpin oleh Surtawijaya menduga Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan berada di balik dualisme kepengurusan Apdesi. Kubu Surtawijaya menuding Ketua dan Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Zulkifli dan Yandri, itu cawe-cawe dalam pembentukan Apdesi pimpinan Asep Anwar Sadat.
Dugaan kubu Surtawijaya tersebut dituangkan dalam surat perintah DPP Apdesi kepada anggotanya di seluruh Indonesia untuk tidak mengikuti rapat kerja nasional (rakernas) Apdesi pimpinan Asep Anwar. Rakernas itu akan digelar di Aula Makarti Muktitama Gedung Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Kalibata, Jakarta Selatan pada Senin 25 Agustus 2025. Surat itu ditandatangani oleh Ketua DPP Apdesi Surtawijaya dan Sekretaris Jenderal DPP Apdesi Sumali pada 23 Agustus 2025.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Saat dikonfirmasi, Sumali mengatakan Surtawijaya memang meminta anggota Apdesi untuk tidak menghadiri kegiatan tersebut. "Sesuai instruksi Ketua Apdesi Surtawijaya," kata Sumali dalam pesan singkat, Ahad, 24 Agustus 2025.
Dalam surat itu dijelaskan bahwa Asep Anwar Sadat sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal DPP Apdesi. Namun, Asep dipecat karena menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub) Apdesi di Palembang, Sumatera Selatan pada 28-30 April 2024. Pada munaslub itu, Asep diangkat menjadi ketua umum Apdesi.
Apdesi pimpinan Surtawijaya menganggap munaslub tersebut tidak sah karena hanya dihadiri lima DPP Apdesi yang tidak aktif. Kubu Surtawijaya kemudian melaporkannya kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Setelah itu, Apdesi pimpinan Surtawijaya memberhentikan Asep Anwar Sadar dari jabatan sebagai sekjen DPP Apdesi. Jabatan sekjen kemudian diberikan kepada Sumali.
Sumali mengklaim Tito Karnavian mengakui legalitas Apdesi pimpinan Surtawijaya. Buktinya, kata Sumali, Apdesi pimpinan Surtawijaya menggelar berbagai berkegiatan seperti biasa, di antaranya rapat koordinasi Koperasi Desa Merah Putih yang dihadiri oleh Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dan Wakil Menteri Desa Ahmad Riza Patria.
Indikasi lainnya, kata Sumali, Yandri pernah mengundang Asep Anwar Sadat bertemu di kediamannya, Kabupaten Serang, Banten pada 6 Agustus 2025. Pada hari yang sama, Yandri juga diduga mengarahkan Asep untuk bertemu Zulkifli Hasan di rumah dinas Menko Pangan, Jakarta Selatan.
Menurut Sumali, kedua pertemuan tersebut menunjukkan indikasi upaya untuk mengintervensi Apdesi. "Termasuk melahirkan gagasan pembentukan Apdesi Merah Putih untuk memecah belah Apdesi pimpinan Surtawijaya," ujar Sumali.
Sumali menduga Zulkifli Hasan dan Yandri ingin menguasai Apdesi untuk kepentingan partainya di Pemilu 2029. Dugaan itu muncul karena Apdesi mempunyai ratusan ribu anggota yang berada di 65.700 desa di seluruh Indonesia.
Sumali melanjutkan, Apdesi juga melaporkan tindakan kedua anggota Kabinet Merah Putih itu kepada Presiden Prabowo Subianto dan Mendagri Tito Karnavian. Sampai saat ini Asep Anwar Sadat belum merespons konfirmasi soal ini. Dalam postingan di akun Instagram milkinya pada 7 Agustus 2025, Asep tampak bertemu dengan Yandri di sebuah kantor.
Tempo juga sempat bertanya kepada salah satu panitia rakernas pimpinan Asep melalui pesan Whatsapp, dan ia meminta untuk datang saja ke lokasi rakernas untuk mewawancarai Asep. Sementara itu, Yandri dan Zulkifli Hasan belum menjawab pertanyaanya soal dugaaan keterlibatannya dalam dualisme kepengurusan Apdesi tersebut.