9 hours ago
2
Moskow (ANTARA) - Kabinet Israel pada Kamis (7/8) akan membahas rencana untuk melakukan operasi militer yang baru di Jalur Gaza, menurut laporan media setempat.
Mengutip sumber di pemerintahan Israel, surat kabar Jerusalem Post menyebutkan bahwa rapat kabinet kemungkinan akan menyetujui keputusan untuk kembali menduduki Gaza, di tengah kebuntuan dalam negosiasi dengan kelompok perlawanan Palestina, Hamas.
Rencana itu didukung pemimpin Israel Benjamin Netanyahu dan akan melibatkan pengerahan lima divisi militer Pasukan Pertahanan Israel (IDF).
Operasi militer itu diperkirakan berlangsung selama lima bulan dan mencakup pemindahan sekitar 1 juta warga Palestina dari Kota Gaza, menurut laporan tersebut.
Perdebatan mengenai rencana itu muncul di tengah meningkatnya tekanan terhadap pemerintahan Netanyahu.
Jerusalem Post menyebutkan bahwa komunitas internasional dan sebagian besar warga Israel menuntut agar operasi militer di Gaza diakhiri dan para sandera Israel yang ditawan Hamas dibebaskan.
Kepala Staf IDF Letjen Eyal Zamir menolak rencana pendudukan Gaza karena dianggap membahayakan nyawa para sandera, tetapi Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir menyatakan bahwa keputusan pemerintah harus dijalankan.
Menteri Pertahanan Israel Israel Katz mengatakan bahwa dia akan memastikan militer menjalankan keputusan pemerintah di semua lini.
Pada Selasa, kantor Netanyahu menyatakan bahwa militer Israel siap menindaklanjuti keputusan pemerintah terkait langkah lanjutan di Gaza.
Saluran televisi Channel 12 pada Senin melaporkan bahwa Israel telah memutuskan untuk merebut Jalur Gaza setelah Hamas menyatakan tak akan membebaskan sandera kecuali Israel menyerah sepenuhnya.
Sumber: Sputnik
Baca juga: Prabowo: Indonesia siap kirim pasukan dan bantuan kemanusiaan di Gaza
Baca juga: WHO serukan dunia berikan perawatan medis bagi pasien Gaza
Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
