1 month ago
17
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Kesatuan Pelajar Pemuda dan Mahasiswa Pesisir Indonesia (KPPMPI) Hendra Wiguna mengatakan Hari Kelautan Nasional merupakan momentum penting bagi pemangku kepentingan untuk mengevaluasi pengelolaan sumber daya alam (SDA) laut dengan bijak.
“Hari Kelautan Nasional ini harus menjadi momentum untuk mengevaluasi sebaik apa kita berinteraksi dengan laut, serta bagaimana kita membangun sumber daya manusia yang unggul agar dapat mengelola laut dengan bijak,” kata Hendra saat dihubungi di Jakarta, Rabu.
Ia mengatakan, Indonesia memiliki potensi kelautan yang sangat besar, baik itu dilihat dari luasan wilayah laut, letak geografis yang berada antara dua samudra dan dua benua, sumber daya alam yang melimpah ruah, dan megabiodiversitas.
Hendra menilai, potensi ini bisa dikelola dengan baik apabila sumber daya manusia (SDM) juga dipersiapkan dengan matang dan berkelanjutan.
“Dalam mengelola atau memanfaatkan sumber daya kelautan harus menjunjung nilai-nilai keberlanjutan sebagaimana yang diwariskan oleh leluhur kita,” kata Hendra.
“Asas keberlanjutan dan bermanfaat untuk kemakmuran bersama menjadi sangat penting, agar sumber daya laut dapat sampai kepada generasi selanjutnya,” ujarnya pula.
Selain itu, ia menilai para pemangku kepentingan perlu untuk kembali menata ekonomi kelautan Indonesia dengan mengedepankan nilai keberlanjutan.
Oleh karena itu, Hendra menyoroti keputusan Mahkamah Agung (MA) mengenai larangan ekspor pasir laut adalah kabar baik, begitu pun dengan pencabutan izin tambang di Raja Ampat.
Persoalan lainnya, adalah bagaimana kembali menjadikan laut sebagai jalan hidup bersama.
Hendra mengatakan masyarakat pesisir umumnya memiliki keterampilan yang khas dalam mengelola sumber daya kelautan, sehingga perlu dibangun distribusi yang lebih baik agar produk tersebut sehingga dapat diserap oleh pasar luas.
“Lantas apa yang harus dilakukan terkait dengan masih banyaknya PR di sektor kelautan? Pertama, kembali pulihkan ekosistem laut. Alangkah baiknya, bila pengelolaan ini diberikan kepada kelompok masyarakat lokal/community based,” kata Hendra pula.
Selanjutnya, pentingnya sarana pendidikan yang memiliki ketersesuaian dengan potensi sumber daya kelautan dan permintaan industri kelautan, seperti penguatan pendidikan sosial-ekonomi perikanan.
“Hal ini tidak terbatas dalam pendidikan formal, jalur nonformal juga dapat diberikan di kampung-kampung pesisir kepada pemuda-pemuda pesisir,” ujarnya.
“Ketiga, pengawasan dan penegakan hukum, misalnya hingga saat ini masih marak penggunaan alat tangkap trawl di Sumatera Utara, ataupun bagaimana perkembangan pagar laut di Tangerang yang tidak jelas kabarnya. Maka dari itu, kami mendorong adanya ketegasan pemerintah dalam melindungi laut dan nelayan kecil,” katanya pula.
sumber : Antara
