Duduk Perkara Dokter Piprim Basarah Dimutasi hingga Tak Bisa Lagi Layani Pasien BPJS

DOKTER subspesialis jantung anak Piprim Basarah Yanuarso mengumumkan tak lagi bisa melayani pasien peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Piprim mengatakan penyebabnya adalah karena akun praktik BPJS miliknya di RSCM telah ditutup.

“Dengan berat hati, saya mengumumkan mulai hari ini tidak bisa lagi melayani putra-putri bapak/ibu yang sakit jantung di RSCM, baik di PJT maupun Kiara,” kata Piprim dalam unggahan akun Instagram pribadinya, @dr.piprim, Jumat, 22 Agustus 2025.

Piprim menjelaskan persoalan bermula dari mutasi dirinya ke Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati yang disebutnya tidak prosedural. Ia menolak mutasi dadakan tanpa adanya mekanisme lolos butuh ataupun pemberitahuan sebelumnya. Sehingga ia menilai penutupan akun praktik BPJS itu merupakan konsekuensi dari penolakannya terhadap mutasi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan.

“Saya menolak dengan tegas cara-cara yang melanggar asas meritokrasi terhadap seorang ASN. Akibatnya, akun saya dibekukan untuk melayani BPJS,” kata Piprim.

Ia menyebut kebijakan ini akan memberatkan banyak keluarga pasien yang selama ini ditanganinya menggunakan BPJS. Piprim mengaku telah mengabdi di RSCM selama 28 tahun, sebagian besar untuk pasien peserta BPJS. Meski direksi rumah sakit memintanya tetap melayani pasien di poli swasta RSCM Kencana, layanan itu hanya bisa diakses dengan biaya mandiri sekitar Rp 4 juta per kunjungan, termasuk pemeriksaan echocardiography.

“Artinya, bapak ibu yang putra-putrinya ingin dilayani oleh saya harus membayar dengan tarif swasta. Bisa saja biayanya mencapai ratusan juta rupiah,” ujar Piprim.

Dampak dari kebijakan ini bukan hanya dirasakan pasien, melainkan dunia pendidikan kedokteran. Piprim menjelaskan hanya ada 70 dokter subspesialis jantung anak di seluruh Indonesia. Sementara pusat pendidikan yang bisa mencetak dokter dengan kompetensi itu hanya empat, termasuk FKUI-RSCM yang menjadi yang tertua. Sedangkan RS Fatmawati, tempat ia dimutasi, tidak memiliki fasilitas pendidikan subspesialis jantung anak.

Alasan Pimprim menolak mutasi

Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) itu mengatakan pemindahtugasan ASN harus dilaksanakan dengan berlandaskan aspek-aspek transparansi, akuntabilitas, hingga bebas dari intimidasi. Ia menentang pemindahannya ke Rumah Sakit Umum Pusat Fatwamati karena menganggap prosesnya tak sesuai prosedur.

“Saya bilang kalau mutasi ini melanggar, saya enggak bisa manut gitu saja. Itu enggak bagus buat iklim ASN di Indonesia,” kata Piprim ketika dihubungi Tempo melalui sambungan telepon pada Ahad, 24 Agustus 2025.

Piprim tak menampik bahwa mutasi ASN sebenarnya hal yang biasa. Tetapi bagi dia, mutasi bisa menjadi tidak wajar apabila ada prinsip-prinsip meritokrasi yang dilanggar. Piprim menjelaskan dirinya pertama kali tahu soal mutasinya justru dari orang lain. Ia menerima informasi itu dari tangkapan layar WhatsApp orang lain yang sudah beredar.

“Kemudian mutasi itu aneh, awalnya yang mengeluarkan mutasi Direktorat Jenderal Pelayanan Rujukan,” ujar Piprim. “Walaupun kemudian mereka mengeluarkan untuk saya itu Surat Keputusan Mutasi dari Sekretariat Jenderal.”

“Masyarakat yang selama ini sudah menjadi pasien dokter Piprim, masih tetap bisa mendapatkan pelayanannya di RS Fatmawati dengan berbagai skema pembiayaan,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Aji Muhawarman ketika dihubungi pada Ahad, 24 Agustus 2025.

Skema pembiayaan tersebut, menurut Aji, tetap beragam. Mulai dari baik pembayaran langsung secara mandiri, asuransi swasta, hingga Jaminan Kesehatan Nasional maupun BPJS Kesehatan.

Dia kemudian menjelaskan duduk perkara yang melibatkan Piprim dan Kementerian Kesehatan. Menurut Supriyanto, pemerintah memiliki kebijakan manajemen talenta yang memungkinkan mutasi pegawai. Maka dari itu, mutasi Piprim dari RSCM ke RSUP Fatmawati yang selama ini dipersoalkan merupakan hal yang biasa terjadi.

Manajemen talenta itu, kata Supriyanto, untuk menjamin pelayanan kesehatan di berbagai rumah sakit bisa merata. “Sehingga justru yang potensial atau bagus, itu digeser untuk melakukan pengembangan di Fatmawati,” kata dia.

Penugasan itu bertujuan supaya aksesibilitas masyarakat—terutama warga Jakarta Selatan—bisa terjaga dengan baik. “Supaya pelayanan bisa terurai, enggak menumpuk di RSCM,” ujar Supriyanto.

Dia menjelaskan bahwa Piprim juga sudah diberikan masa transisi selama tiga bulan untuk menyelesaikan tanggung jawabnya sebagai pemberi pelayanan sekaligus tenaga pendidik di RSCM. “Tetapi tampaknya yang bersangkutan itu merasa bahwa (mutasi) itu hukuman. Nah, itu yang jadi masalah,” kata Supriyanto.

Ia menilai Piprim tidak taat terhadap keputusan atasan. Dia berujar, Piprim seharusnya melapor ke atasan barunya di RS Fatmawati selama masa transisi itu. “Yang bersangkutan dipanggil berkali-kali, tapi enggak mau lapor. Nah, intinya pembangkangan lah.”

Ihwal penolakan mutasi, Supriyanto menekankan bahwa Piprim bukanlah pejabat fungsional utama. Piprim merupakan pembina muda/golongan IV c. Dengan demikian, Supriyanto menekankan Piprim seharusnya tunduk pada keputusan yang dibuat oleh atasannya.