Cek Kesehatan Gratis, IDAI: Perlu Dipikirkan Cara Jangkau Anak Putus Sekolah

Liputan6.com, Jakarta Cek Kesehatan Gratis (CKG) untuk anak sekolah berlangsung sejak 4 Agustus 2025. Program yang juga disebut Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) mendapat sambutan baik dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI).

IDAI menilai CKG Sekolah sebagai langkah strategis untuk mendeteksi dini masalah kesehatan, memantau tumbuh kembang anak, serta mencegah penyakit yang dapat mengganggu proses belajar dan kualitas hidup generasi penerus bangsa.

Melalui pemeriksaan kesehatan rutin pada anak usia sekolah, dapat dilakukan deteksi dini masalah kesehatan karena pemeriksaan berkala mampu mengidentifikasi gangguan seperti malnutrisi, anemia, gangguan penglihatan/pendengaran, infeksi, atau penyakit kronis.

Selain itu, program ini juga bermanfaat untuk memantau tumbuh kembang anak dan memastikan mereka mencapai milestone pertumbuhan fisik, kognitif, dan emosional sesuai usia. Sambil memberikan edukasi kesehatan tentang gizi seimbang, kebersihan diri, dan pencegahan penyakit menular.

Secara keseluruhan, data hasil pemeriksaan dapat menjadi acuan intervensi kesehatan berbasis bukti dan dasar kebijakan kesehatan nasional.

"IDAI berharap program Pemeriksaan Kesehatan Gratis untuk anak usia sekolah yang sangat baik ini dapat dilakukan secara menyeluruh dan merata pada semua anak Indonesia dan bukan hanya di sekolah-sekolah perkotaan atau daerah dengan fasilitas kesehatan memadai,” kata Sekretaris Umum Pengurus Pusat IDAI, DR. dr. Hikari Ambara Sjakti, Sp.A, Subsp. Hema-Onk(K) dalam keterangan pers, Jumat (8/8/2025).

“Karena Program PKG dilakukan melalui sekolah, maka  perlu juga dipikirkan bagaimana untuk menjangkau anak putus sekolah,” tambahnya.  

Pemerintah Indonesia, resmi meluncurkan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) untuk masyarakat Warga Negara Indonesia (WNI) yang tengah berulang tahun mulai Senin (10/2/2025).

IDAI meminta agar pelaksanaan program merata pada semua anak usia sekolah baik yang bersekolah maupun tidak bersekolah, di wilayah perkotaan maupun di daerah terpencil.

Mengingat, masalah kesehatan yang sering terlewat justru banyak terjadi di wilayah dengan keterbatasan fasilitas kesehatan dan distribusi tenaga medis yang belum merata.

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) ada lebih dari 4 juta anak-anak putus sekolah di Indonesia.

IDAI juga mendorong agar hasil pemeriksaan diikuti dengan rujukan ke puskesmas atau rumah sakit, terutama bagi anak dari keluarga kurang mampu sehingga saat terdeteksi, anak bisa mendapatkan penanganan lebih lanjut meski orangtua tidak memiliki biaya atau akses.

Selain itu, kesiapan infrastruktur harus diperhatikan. Masih banyak daerah yang mengalami keterbatasan alat pemeriksaan dasar (timbangan, stadiometer, atau alat ukur hemoglobin).

Hal ini menyebabkan pemeriksaan sering terbatas pada pengukuran tinggi badan, berat badan, dan tekanan darah, tanpa pemeriksaan lanjutan seperti tes hemoglobin (untuk anemia), pemeriksaan kesehatan gigi-mulut, atau skrining gangguan mental. Tentunya ini akan mengurangi efektifitas program tersebut. 

Dalam jangka panjang, beberapa penyakit penting juga diharapkan menjadi bagian dari Pemeriksaan Kesehatan Gratis seperti skrining thalasemia yang pembiayaannya sangat besar.

“Skrining thalasemia sangat penting untuk mencegah terjadinya sakit thalasemia sehingga akan sangat mengurangi pembiayaan kesehatan,” kata Hikari.

Dari sisi masyarakat, masih ada tantangan untuk menyadarkan orangtua dan pihak sekolah. Masih terdapat persepsi bahwa cek kesehatan hanya diperlukan untuk anak yang sedang sakit, bukan sebagai tindakan preventif. Program PKG seharusnya disertai juga dengan penguatan edukasi masyarakat mengenai upaya pencegahan penyakit.

“IDAI berharap program ini tidak hanya menjadi formalitas, tetapi dapat berjalan secara berkelanjutan. Selama ini, program sering bergantung pada pendanaan jangka pendek sehingga tidak konsisten. Diperlukan pula koordinasi antar sektor, baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun organisasi profesi terkait,” ujarnya.