ASG Terima Kunjungan Komisi VII DPR, Bahas Peran PIK2 di Masa Depan

Jakarta, CNBC Indonesia - Agung Sedayu Group (ASG) menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik Komisi VII DPR RI di Kawasan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2), Banten pada Kamis (5/2/2026). Dalam kesempatan ini turut hadir perwakilan pengelola kawasan PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk (PIK2), Kementerian Pariwisata RI, Kementerian UMKM RI, dan Kementerian Ekonomi Kreatif RI.

Direktur Utama Agung Sedayu Group, Nono Sampono menuturkan, kunjungan tersebut menjadi merupakan suatu kehormatan dan kebanggan bagi ASG. Hasil kunjungan kerja ini diharapkan akan menjadi bahan penting dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang relevan, terukur, berkeadilan.

"Sehingga pengembangan kawasan pariwisata urban PIK2 ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, serta sejalan dengan kebijakan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan," ujar dia di Menara Syariah PIK2, Kamis (5/2/2026).

ASG mencatat terdapat beberapa poin utama dari kunjungan Komisi VII DPR. Di antaranya adalah pengelola kawasan pariwisata, pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif, masyarakat pesisir sekitar kawasan, isu strategis yang dikembangkan, hingga perlindungan lingkungan pesisir dan kawasan hijau.

Di samping itu, Nono menyatakan, kehadiran Komisi VII DPR ini sangat berarti lantaran ASG membutuhkan masukan-masukan dari mereka. Pada akhirnya, masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan peran PIK2 di masa mendatang, terutama yang berkaitan dengan UMKM, ekonomi kreatif dan pariwisata.

"Dalam pertemuan dialog dan lain sebagainya terbaca bahwa dari Komisi VII berharap agar keberadaan PIK 2 ini disamping juga untuk kepentingan ekonomi atau bisnis tapi juga untuk kepentingan masyarakat bawah," jelasnya.

Menariknya, lanjut dia, Komisi VII DPR juga mengapresiasi kehadiran pengembangan dan pembangunan ekonomi syariah di kawasan PIK2. Sebagaimana diketahui, ekonomi nasional ini terbagi menjadi tiga pilar, yaitu ekonomi konvensional, ekonomi syariah, ekonomi kerakyatan UMKM.

"Nah disini terjadi kolaborasi antara tiga pilar ini dan inilah yang kita harapkan saling untuk menopang dan membuat kita menjadi, tiga pilar ini menjadi kekuatan kita untuk menunjang perekonomian kita secara nasional.

Di lain pihak, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty menjelaskan, pihaknya melakukan pengawasan terhadap kelangsungan usaha di PIK2. Dalam konteks ini, DPR juga turut meninjau ekosistem pariwisata yang ada di kawasan tersebut.

"Jangan sampai keberadaan daripada pengembangan PIK-2 ini itu tidak memberi manfaat pada masyarakat sekitar," kata dia.

Untuk itu, Evita meminta kepada pengelola PIK2 untuk mengendalikan harga makanan dan minuman di kawasan tersebut. Sehingga, produk-produk tersebut bisa dijangkau oleh banyak kalangan masyarakat. Tak ketinggalan, Evita berharap PIK2 bisa memberikan dampak langsung terhadap ekonomi masyarakat.

(dpu/dpu)
[Gambas:Video CNBC]