1 month ago
13
REPUBLIKA.CO.ID, SORONG -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyempatkan diri singgah ke tambang nikel PT Gag Nikel di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat, pada Sabtu (7/6/2025). Kunjungan singkat ini bertujuan melihat situasi operasi tambang dan menindaklanjuti keresahan publik atas dampak pertambangan terhadap kawasan wisata di Raja Ampat.
"Saya itu datang ke sini untuk mengecek langsung saja kepada seluruh masyarakat, dan teman-teman kan sudah lihat dan saya juga melihat secara objektif apa sebenarnya yang terjadi dan hasilnya nanti dicek oleh tim saya (inspektur tambang)," kata Bahlil, dalam keterangan resmi Kementerian ESDM.
Ia sebenarnya memiliki agenda pemantauan sumur-sumur minyak dan gas bumi (migas) ke Sorong. Di sela-sela kegiatannya tersebut, Bahlil mendatangi Pulau Gag. Ia didampangi sejumlah pejabat Kementerian ESDM, termasuk Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba), Tri Winarno.
Tri menyampaikan, tidak ditemukan masalah di wilayah tambang. "Kita lihat juga dari atas tadi bahwa sedimentasi di area pesisir juga tidak ada. Jadi overall ini sebetulnya tambang ini tidak ada masalah," tutur Dirjen Minerba.
Meski demikian, Tri sudah menurunkan tim Inspektur Tambang, untuk melakukan inspeksi di beberapa Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) di Raja Ampat. Tim juga mengevaluasi secara menyeluruh untuk selanjutnya memberikan rekomendasi kepada Menteri ESDM. Itu bakal menjadi dasar keputusan Bahlil selanjutnya.
"Kalau secara overall, reklamasi di sini cukup bagus juga tapi nanti kita tetap reportnya dari Inspektur Tambang nanti seperti apa, terus kemudian nanti kita hasil dari evaluasi yang kita lakukan dari laporan Inspektur Tambang kemudian kita eksekusi untuk seperti apa nanti."
Direktur Pengembangan Usaha PT. Aneka Tambang (Antam), I Dewa Wirantaya mengatakan bahwa PT. GAG Nikel, sebagai anak perusahaan PT. Antam, wajib menjalankan kaidah pertambangan yang baik (good mining practice). Itu dengan menaati prosedur teknis, lingkungan, dan peraturan-peraturan yang berlaku terhadap pengelolaan area pertambangan di Pulau Gag.
"Seperti kita saksikan bersama, semua stakeholder bisa melihat di sini kita melakukan ketaatan reklamasi, penahan terhadap air limpahan tambang dan sebagainya. Tentunya harapan kita, kehadiran PT GAG Nikel di sini bisa memberikan nilai tambah, selain sebagai entitas bisnis, sebagai BUMN, kita juga sebagai agent of development memberikan nilai tambah bagi stakeholder, terutama masyarakat yang ada di Pulau Gag ini," jelasnya.
Hasil evaluasi di lapangan mengungkapkan terdapat lima perusahaan yang menjalankan usaha pertambangan di Kabupaten Raja Ampat, yaitu PT Gag Nikel, PT Anugerah Surya Pratama, PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond, dan PT Nurham. Dari kelima perusahaan tersebut, PT Gag Nikel merupakan satu-satunya yang saat ini aktif memproduksi nikel dan berstatus Kontrak Karya (KK). Perusahaan ini terdaftar di aplikasi Mineral One Data Indonesia (MODI) dengan Nomor Akte Perizinan 430.K/30/DJB/2017, serta memiliki wilayah izin seluas 13.136,00 hektare.
PT Gag Nikel termasuk ke dalam 13 Perusahaan yang diperbolehkan untuk melanjutkan kontrak karya pertambangan di Kawasan Hutan hingga berakhirnya izin/perjanjian berdasarkan Keputusan Presiden 41/2004 tetang Perizinan atau Perjanjian di Bidang Pertambangan yang Berada di Kawasan Hutan. Pada 5 Juni 2025 lalu, Menteri ESDM menghentikan sementara kegiatan operasi PT Gag Nikel di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat. Hal ini dilakukan untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait dampak pertambangan terhadap kawasan wisata di salah satu kabupaten di Provinsi Papua Barat Daya itu.
Plt Presiden Direktur PT GAG Nikel Arya Arditya menegaskan sejak memulai produksi pada 2018, Gag Nikel konsisten menjalankan program keberlanjutan. Pada bidang rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS), perusahaan memulihkan 666,6 hektare (ha) lahan hingga Desember 2024. Perinciannya 231,1 ha tanaman berhasil tumbuh, 150 ha masih dalam tahap penilaian, dan 285 ha dalam proses perawatan.
Reklamasi area tambang per April 2025 mencakup 136,72 ha dengan penanaman lebih dari 350.000 pohon—70.000 di antaranya adalah jenis endemik dan lokal. Seluruh kegiatan ini berjalan berkat koordinasi intensif dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memastikan pengawasan dan monitoring yang ketat.
