Status Tanggap Darurat Bencana di Sumbar Berpotensi Diperpanjang

Warga melintas jalan pasca longsor di Toboh Tangah, Nagari Malalak Timur, Agam, Sumatera Barat, Kamis (27/11/2025).(Antara)

GUBERNUR Sumatra Barat (Sumbar) Mahyeldi menyampaikan bahwa masa tanggap darurat bencana di provinsi tersebut kemungkinan besar akan dilanjutkan. Hal itu disebabkan karena sebagian besar daerah masih berada dalam fase penanganan awal dan belum menuntaskan pekerjaan lapangan.

"Pekerjaan tanggap darurat kita masih ada dan belum selesai. Sudah pasti akan diperpanjang karena penyelesaiannya memang belum tuntas," kata Gubernur Mahyeldi di Kota Padang, Minggu (7/12).

Menunggu Laporan Daerah Sebelum Keputusan Dikeluarkan

Mahyeldi menjelaskan bahwa dirinya telah meminta seluruh kepala daerah untuk mengirimkan laporan kondisi terbaru beserta masukan terkait kebutuhan di wilayah masing-masing. Informasi tersebut akan menjadi dasar sebelum pemerintah provinsi menetapkan keputusan resmi pada 8 Desember 2025.

"Sekarang Sekretaris Daerah sedang mempersiapkan dokumen dan akan membahasnya bersama. Kita juga meminta input dari kabupaten dan kota," ujar Mahyeldi.

Sebagian Wilayah Mulai Stabil, Sebagian masih Butuh Penanganan Intensif

Menurut Gubernur, beberapa daerah seperti Kota Solok, Kota Payakumbuh, dan Kota Bukittinggi mulai kembali stabil dan tidak lagi memerlukan status darurat. Namun sejumlah wilayah lain, misalnya Kabupaten Agam, Kota Pariaman, Pesisir Selatan, dan beberapa daerah tambahan, masih membutuhkan upaya penanganan lebih intens.

Di beberapa lokasi, jalur transportasi seperti jalan dan jembatan tetap terputus, sehingga menghambat proses penyaluran bantuan. Pemerintah provinsi juga menambah pasokan kebutuhan dasar, termasuk bahan pangan, air bersih, perlengkapan tidur, serta bantuan khusus bagi ibu hamil dan balita.

"Kebutuhan makanan tetap kita distribusikan. Untuk air minum kami sudah kirimkan tandon penampungan dan sedang mengupayakan pengisian serta penyambungan kembali jaringan distribusi," jelasnya.

20 Ribu Pengungsi masih Butuh Hunian Sementara

Mahyeldi mengungkapkan bahwa pengungsi masih mencapai angka sekitar 20 ribu orang. Warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat diminta untuk menempati tenda atau hunian sementara (huntara) sampai pemerintah menyelesaikan penilaian kelayakan lokasi tempat tinggal mereka.

"Jika rumah mereka tidak lagi bisa dihuni dan mereka memiliki tanah, pemerintah akan membantu pembangunan. Jika tidak memiliki tanah akan dicarikan lokasi alternatif," tuturnya.

Bantuan Mengalir dari Berbagai Daerah

Bersamaan dengan upaya penanganan lokal, Pemprov Sumbar menerima dukungan dari berbagai wilayah seperti Riau, Jambi, serta pemerintah daerah sekitar.

Bantuan juga datang melalui instansi seperti TNI, Polri, Basarnas, hingga kelompok relawan. Kolaborasi ini dinilai penting agar distribusi bantuan berjalan lancar sekaligus memastikan pekerjaan alat berat tidak terganggu di lapangan. (Ant/E-4)