Rokok Ilegal Ancam Penerimaan Negara, Bea Cukai Batam Gagalkan Penyelundupan di Perairan Ngenang

Ilustrasi(MI/Hendri Kremer)

BEA Cukai Batam kembali menggagalkan upaya penyelundupan rokok ilegal di wilayah perairan Kepulauan Riau. Praktik tersebut dinilai terus menggerus penerimaan negara dan mengancam keberlangsungan industri tembakau yang taat regulasi. 

Kepala Kantor Bea Cukai Batam, Zaky Firmansyah, mengatakan bahwa operasi ini berawal dari informasi masyarakat mengenai pergerakan kapal yang diduga membawa barang tanpa dokumen kepabeanan. Satgas Patroli Laut BC 10029 dan BC 15026 segera melakukan penyisiran hingga menemukan kapal mencurigakan tersebut. Meski sempat mencoba menghindari pemeriksaan dengan mengandaskan diri, petugas berhasil menghentikan kapal dan membawa muatan ke Dermaga Bea Cukai Tanjung Uncang.

"Hasil pemeriksaan mencatat 115.200 batang rokok merek PSG dan 256.000 batang rokok merek UFO MIND tanpa pita cukai dan tanpa dokumen kepabeanan. Penindakan terbaru dilakukan pada Senin (1/12) malam, ketika satu kapal kayu (pompong) tanpa nama ditemukan mengangkut ratusan ribu batang rokok ilegal di Perairan Pulau Ngenang," katanya, Minggu (7/12).

Kapal diketahui berangkat dari Teluk Nipah menuju Tanjung Uban dengan dugaan kuat untuk mengedarkan rokok ilegal melalui jalur laut. Dia menegaskan peredaran rokok ilegal bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi ancaman nyata bagi ekonomi nasional. 

“Rokok ilegal menyebabkan hilangnya potensi penerimaan negara dari sektor cukai dan merusak persaingan usaha yang sehat. Industri hasil tembakau yang patuh aturan menjadi pihak yang paling dirugikan karena harus bersaing dengan produk yang tidak membayar cukai,” ujarnya.

Dalam kasus ini, nakhoda kapal telah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melanggar Pasal 54 dan/atau Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Bea Cukai Batam memastikan penyidikan terus berlanjut untuk mengungkap jaringan distribusi rokok ilegal tersebut.

Peredaran rokok ilegal menjadi ancaman ekonomi yang harus diberantas hingga ke akar. Selain menghilangkan pendapatan negara yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan layanan publik, peredaran produk ilegal juga menekan industri yang taat membayar cukai dan menyerap banyak tenaga kerja nasional.

“Pengawasan jalur laut akan terus kami perkuat melalui patroli dan respons cepat atas informasi masyarakat. Kami berkomitmen memutus rantai distribusi rokok ilegal yang merugikan negara,” tambahnya. (HK/E-4)