Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Pembangkit Nuklir, Ini Bocorannya

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah berencana membentuk satuan tugas percepatan pembangunan pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) sebagai Nuclear Energy Programme Implementation Organization (NEPIO).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menilai pembentukan NEPIO untuk memastikan bahwa seluruh aspek, mulai dari regulasi, keselamatan, pendanaan, hingga kesiapan infrastruktur dan SDM, dapat diorkestrasi secara konsisten sesuai standar internasional.

"Namun demikian, NEPIO tidak harus berbentuk lembaga baru, dapat berupa penguatan atau penetapan mekanisme yang sudah ada," ujarnya usai bertemu Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yuliot Tanjung di kantornya dikutip Kamis (18/12/2025).

Menurut Rini, pengembangan PLTN sejalan dengan arah kebijakan nasional dan Asta Cita butir kedua, yang menekankan pentingnya memperkuat pertahanan dan keamanan, sekaligus mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, serta pengembangan ekonomi hijau dan biru.

Sejalan dengan hal tersebut, International Atomic Energy Agency (IAEA) melalui Milestones Approach, mensyaratkan adanya NEPIO sebagai organisasi pengampu program energi nuklir nasional. Namun demikian, NEPIO tidak harus berbentuk lembaga baru, dapat berupa penguatan atau penetapan mekanisme yang sudah ada.

"Mengingat pengembangan PLTN melibatkan proses yang sangat kompleks lintas sektor, lintas kewenangan, serta berlangsung dalam horizon waktu jangka panjang, maka diperlukan suatu mekanisme koordinasi nasional yang kuat dan terintegrasi yang disiapkan secara cermat dan hati-hati," ungkapnya.

Wamen ESDM Yuliot Tanjung mengatakan, PLTN sebagai salah satu opsi strategis dalam peta transisi energi nasional dalam mencapai Net Zero Emission 2060. Menurutnya, PLTN tidak lagi dianggap sebagai opsi terakhir, melainkan sebagai bagian penting dari perencanaan energi nasional.

"PLTN merupakan energi baru yang murah, dan bisa dimanfaatkan untuk menguatkan sistem kelistrikan nasional. Selain itu, penggunaan nuklir juga akan mengurangi pemanfaatan energi listrik berbahan bakar fosil," ungkapnya.

Namun, ia menekankan bahwa pemanfaatan nuklir sebagai sumber pembangkit listrik harus diimbangi dengan sosialisasi kepada masyarakat secara masif sehingga masyarakat memahami pemanfaatan nuklir.

Seperti diketahui, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral resmi mengesahkan rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025-2034. Adapun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) menjadi salah satu energi baru yang masuk di dalam RUPTL terbaru tersebut.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi mengatakan bahwa proyek PLTN di dalam RUPTL nantinya akan dibangun di dua lokasi, yakni Sumatera dan Kalimantan, masing-masing dengan kapasitas 250 megawatt (MW).

Namun di dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), pemerintah menargetkan kapasitas nuklir dapat mencapai 35 GW hingga 2060. Adapun apabila menggunakan model land-based diproyeksikan akan mencapai lebih dari 30 unit reaktor.

"Dua-duanya masing-masing 250 MW. Tetapi di dalam RUKN target kita untuk nuklir itu sampai 35 GW. Sampai 2060 ya, 2060 itu 25 GW. Ini kalau model landbase ada sekitar 30 unit lebih membangkit listrik tenaga nuklir. Jadi kalau kita bilang renewable energy, ini nuklir adalah salah satu solusi untuk base load," kata dia dalam acara Human Capital Summit (HCS) 2025, Rabu (4/6/2025).

(ven/miq)
[Gambas:Video CNBC]