Pelanggaran Ambang Batas Sawit Akar di Balik Bencana Sumatra

Ilustrasi(Dok Sawit Watch)

ESKALASI bencana berupa banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar) tidak dapat disederhanakan sebagai fenomena cuaca biasa. Bencana tersebut kemungkinan juga terjadi karena korelasi struktural antara intensitas bencana dengan pelanggaran ambang batas (overshoot) daya dukung lingkungan. Pemicunya ekspansi perkebunan sawit yang tak terkendali. 

Sawit Watch bersama koalisi masyarakat sipil telah melakukan kajian nilai batas atas (cap) sawit di Indonesia yang menggunakan pendekatan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH). Hasilnya menunjukkan Pulau Sumatera telah mengalami defisit ekologis. 

Bahwa luas tutupan sawit di Sumatra telah mencapai 10,70 juta hektare, nilai ini secara faktual telah melampaui nilai batas atas (cap) sawit Pulau Sumatra sebesar 10,69 juta hektare. Padahal kebutuhan lahan sawit di Sumatra hanya seluas 1,53 juta hektare.

Direktur Eksekutif Sawit Watch, Achmad Surambo, Minggu (7/12) mengatakan, merujuk pada hasil riset  bahwa luas perkebunan sawit eksisting tahun 2022 di Pulau Sumatra, telah melampaui kapasitas ekosistem. Meskipun kelebihan luasan (surplus) secara angka terlihat kecil, permasalahan utamanya terletak pada distribusi spasial penanaman.

Riset menemukan fakta bahwa merujuk pada Peta Penggunaan Lahan (PPL) terdapat 5,97 juta hektare perkebunan sawit di Sumatra berada di dalam wilayah Variabel Pembatas.

“Ketika hutan di area variabel pembatas dikonversi menjadi sawit yang monokultur, lanskap akan kehilangan kemampuan alaminya yang berfungsi seperti 'spons' penyerap, sehingga memicu aliran permukaan (limpasan) ekstrem berujung terjadinya bencana," kata Surambo.

Temuan ini menegaskan perlunya pengendalian ketat terhadap perluasan sawit untuk memastikan keberlanjutan ekologis dan kepastian tata ruang. Di Aceh, banjir parah terjadi pada lanskap yang di dalamnya terdapat 231.095,73 hektare konsesi kebun sawit.

Di Mandailing Natal, Sumatra Utara, area yang terdampak banjir memiliki sekitar 65.707,93 hektar konsesi sawit. Sedangkan di Pesisir Selatan, Sumatra Barat, banjir terjadi pada wilayah dengan 24.004,33 hektare konsesi sawit. Jika digabungkan, total terdapat 320.807,98 hektare konsesi sawit dalam bentang lanskap yang mengalami banjir parah. 

"Angka-angka ini menegaskan bahwa banjir di beberapa wilayah Sumatera bukan hanya dipicu curah hujan ekstrem dan anomali cuaca, tetapi juga erat kaitannya dengan tata kelola ruang dan tekanan terhadap daerah tangkapan air yang berada di dalam maupun sekitar konsesi sawit skala besar serta daya dukung lingkungan. Kombinasi faktor hidrologis dan ekspansi konsesi di zona sensitif menyebabkan risiko banjir menjadi semakin tinggi dan berdampak luas,” tambah Surambo.

Kaji Ulang Program B50

Kepala Departemen Riset, Kampanye & Kebijakan Publik Sawit Watch, Hadi, menambahkan, skenario Moratorium Permanen yang disertai Peremajaan Sawit Rakyat (Replanting) justru akan memberikan output ekonomi lebih tinggi, yakni mencapai Rp30,5 triliun pada 2045. Sebaliknya, skenario ekspansi tanpa batas (business as usual) diproyeksikan menghasilkan output negatif sebesar minus Rp30,4 triliun akibat membengkaknya biaya sosial, penanganan bencana, dan hilangnya jasa lingkungan.

“Perekonomian tidak bisa tumbuh di atas tanah yang longsor atau wilayah yang banjir. Solusinya bukan dengan melakukan ekstensifikasi (ekspansi lahan), melainkan intensifikasi (peningkatan produktivitas) melalui peremajaan kebun rakyat yang sudah ada. Ekspansi perkebunan sawit perlu ditekan dengan penerapan kebijakan penghentian izin baru (moratorium) secara permanen," ujarnya.

Perlu audit menyeluruh terhadap seluruh izin perkebunan sawit termasuk yang berada pada zona variabel pembatas di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Selain itu rencana pengembangan mandatori B50 pada tahun 2026 memicu gelombang deforestasi baru ditambah pemerintah secara terbuka menyampaikan rencana ekspansi sawit seluas 600.000 hektare tahun depan. Untuk itu Sawit Watch menilai penting bagi pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan dan target bauran biodisel ini.

Pemulihan tata kelola sawit bukan lagi pilihan, melainkan keharusan mendesak demi keselamatan rakyat dan keinginan ekonomi jangka panjang. Untuk itu perlunya adanya pengendalian ketat terhadap ekspansi sawit dan penataan ulang pemanfaatan ruang tidak hanya di Sumatra melainkan di seluruh Indonesia agar tekanan ekologis tidak semakin memperburuk bencana di masa mendatang. (DY/E-4)