PBNU Sambut Baik Rencana Inggris Akui Palestina, Serukan Dukungan Internasional

Aksi damai mendesak PBB dan sejumlah negara memberikan kemerdekaan untuk Palestina dari penjajahan zionis Israel di kawasan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Aceh, Minggu (22/6/2025).(Antara)

LANGKAH sejumlah negara seperti Prancis dan Inggris yang mulai menunjukkan keseriusan untuk mengakui Palestina sebagai negara berdaulat dinilai sebagai perkembangan penting dalam upaya diplomasi internasional.

Menanggapi hal ini, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur menyampaikan rasa syukur atas rencana Inggris tersebut. Dia berharap negara-negara Barat lainnya segera mengambil langkah serupa.

"Kita bersyukur, semoga segera Inggris mengakui Negara Palestina disusul Kanada, Belgia, dan negara Eropa lainnya agar segera terwujud perdamaian dan gencatan senjata permanen di Palestina," katanya kepada pewarta, Kamis (31/7).

Gus Fahrur menilai penderitaan rakyat Palestina akibat agresi Israel telah menimbulkan keprihatinan mendalam di seluruh dunia. 

Menurutnya, sudah saatnya komunitas internasional menunjukkan keberpihakan pada kemanusiaan dan menolak segala bentuk penindasan.

"Dunia sudah sangat tidak tega melihat kekejian perang pendudukan Israel dan penderitaan rakyat Palestina," ucapnya.

Dia juga menambahkan bahwa siapapun yang memiliki nurani pasti akan tergerak untuk menolak kekejaman yang dialami rakyat Palestina. 

"Saya kira setiap manusia di dunia yang mempunyai hati nurani pasti merasa iba dan menolak segala penindasan terhadap rakyat Palestina," sebutnya.

Dukungan terhadap pengakuan Palestina sebagai negara merdeka semakin mendapatkan momentum di tengah meningkatnya tekanan global untuk menghentikan konflik berkepanjangan dan mendorong solusi damai yang adil.

Inggris dan Prancis Siap Akui Palestina

Sementara itu, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan bahwa Inggris akan secara resmi mengakui Negara Palestina pada bulan September, jika Israel belum juga menyetujui gencatan senjata di Gaza.

Seperti dilaporkan kantor berita AFP pada Rabu (30/7), keputusan ini dinilai sebagai langkah bersejarah. Starmer bahkan memanggil kembali kabinetnya dari masa reses untuk menggelar rapat darurat terkait memburuknya kondisi di Gaza.

Dalam pidato yang disiarkan dari Downing Street, Starmer menyatakan bahwa Inggris akan memberikan pengakuan resmi terhadap Palestina jika tidak ada kemajuan yang signifikan dari pihak Israel menjelang Sidang Umum PBB pada bulan September.

"Saya selalu mengatakan kami akan mengakui Negara Palestina sebagai kontribusi bagi proses perdamaian yang tepat, di saat dampak maksimal bagi solusi dua negara," kata Starmer. 

"Dengan solusi yang kini terancam, inilah saatnya untuk bertindak," tambahnya.

Starmer juga menegaskan pentingnya menghentikan penderitaan di Gaza, mendorong tercapainya gencatan senjata, dan menghidupkan kembali harapan terhadap perdamaian yang abadi di kawasan melalui solusi dua negara.

Langkah Inggris ini mengikuti keputusan serupa dari Presiden Prancis Emmanuel Macron. Dalam pernyataannya pada Kamis (24/7), Macron menyebut bahwa Prancis akan mengakui Palestina sebagai negara merdeka dan pengumuman resminya akan disampaikan dalam Sidang Majelis Umum PBB mendatang.

"Sesuai dengan komitmen historisnya untuk perdamaian yang adil dan abadi di Timur Tengah, saya telah memutuskan bahwa Prancis akan mengakui Negara Palestina. Saya akan membuat pengumuman resmi di Majelis Umum PBB pada bulan September," tulis Macron melalui akun media sosial X dan Instagram.

Pernyataan kedua pemimpin ini mendapat respons beragam dari berbagai negara, termasuk Amerika Serikat dan Arab Saudi. Namun, langkah tersebut dianggap sebagai momentum penting dalam upaya menekan Israel dan mempercepat tercapainya perdamaian di Timur Tengah. (Fer/I-1)