Koordinasi Lemah Perburuk Penanganan Bencana Sumatra

ilustrasi.(MI)

PENGAMAT kebijakan publik Agus Pambagio menilai penanganan bencana di Sumatra terganggu oleh lemahnya koordinasi antarinstansi pemerintah. Ia menyebut kondisi ini membuat distribusi bantuan tidak merata dan respons di lapangan berjalan tanpa komando yang jelas.

Menurut Agus, situasi berbeda terjadi pada masa kepemimpinan BNPB sebelumnya. Ia menilai saat itu koordinasi antarinstansi lebih terarah. "Waktu bencana tsunami, kemudian kemarin, apalagi itu. Yang masih ada Pak Doni, itu leadershipnya ada. Jadi koordinasinya jalan. Baik kan, sesama pemerintah, BNPB, dan sebagainya, ataupun dengan BUMN, dengan swasta, itu jalan koordinasinya. Sekarang kan sendiri-sendiri sepertinya," ujarnya saat dihubungi, Minggu (7/12).

Agus juga menyoroti faktor anggaran yang dinilai mempersulit gerak pemerintah pusat. Ia menyebut pembatasan anggaran pada akhir tahun membuat kementerian dan lembaga tidak bisa merespons secara optimal. "Memang anggarannya mungkin nggak ada. Udah habis, ini kan 16 sudah laporan penutupan anggaran. Jadi Menteri Keuangan bingung juga pasti,” katanya.

Minimnya koordinasi, menurut Agus, tampak dari pola informasi yang tidak sinkron antara pemerintah pusat dan laporan di lapangan.

Ia menilai absennya komando tunggal juga berimbas pada logistik dan mobilisasi bantuan. Pada kondisi ideal, kata Agus, bantuan dan transportasi logistik harus dikoordinasikan secara terpusat.

"Lalu koordinasinya kan ke satu orang. Sehingga deploy untuk bantuan, terus mengatur transportasi logistik ke sananya kan diatur," kata Agus.

Ia juga menyoroti tidak tampaknya peran kementerian teknis yang seharusnya berada di garis depan penanganan infrastruktur darurat. "Kalau bencana gini yang paling kerja keras seharusnya Kementerian PU. Karena dia harus menyingkirkan. Nah ini Menteri PU-nya tidak bersuara sama sekali kan. Menteri PU dan Menteri Perhubungan yang harus bergerak. Dua Menteri ini tidak ada suaranya," terangnya.

Ia juga menyebut Kementerian Sosial, ESDM, hingga Kominfo semestinya aktif karena menyangkut bantuan, energi, dan komunikasi yang ikut terputus. Menurutnya, kekacauan koordinasi diperparah karena pemerintah belum menetapkan status bencana nasional. Kondisi itu membuat komando tidak jelas dan pemerintah daerah terbebani tanpa kemampuan anggaran yang memadai. "Presiden juga tidak bilang apa-apa kan. Tidak bilang bencana nasional kan. Itu tambah memperparah karena komandonya hilang. Jadi diserahkan pada Pemda dan Pemda itu nggak punya uang," kata Agus. (Mir/P-3)