3 weeks ago
21
Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Hardiyanto Kenneth meminta BUMD Food Station dapat memberikan penjelasan yang transparan, sekaligus melakukan audit internal untuk memastikan tidak ada produk tak sesuai standar atau oplosan yang beredar di pasaran.
"Langkah ini menurut saya sangat krusial, agar kita dapat memastikan bahwa setiap produk dari Food Station telah memenuhi standar kualitas dan keamanan pangan yang ketat," kata Kenneth dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (29/7).
Kenneth menegaskan, pentingnya pengecekan dan verifikasi menyeluruh terhadap seluruh kualitas produk beras yang dipasarkan, khususnya merek-merek yang beredar di masyarakat.
Baca juga: Pemprov DKI minta Kementan transparan soal isu beras oplosan
Menurut Bang Kent sapaan akrab Hardiyanto Kenneth, inisiatif ini bukan hanya sebagai upaya preventif dalam menjaga kepercayaan publik terhadap produk pangan, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral untuk merespon kekhawatiran masyarakat yang semakin meningkat akibat pemberitaan viral tersebut.
"Kami berharap Food Station dapat memberikan penjelasan yang transparan. Upaya ini tidak hanya untuk memastikan keamanan dan kualitas beras yang dikonsumsi masyarakat, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral dalam menjaga kepercayaan publik terhadap distribusi pangan di DKI Jakarta," kata Ketua Ikatan Alumni Lemhannas (IKAL) PPRA Angkatan LXII itu.
Ia mengatakan bahwa Food Station merupakan salah satu perusahaan umum daerah penyedia beras utama di wilayah DKI Jakarta, sehingga perannya dalam menjaga kualitas produk sangat penting dan di anggap vital dalam melayani stok pangan di DKI Jakarta.
Baca juga: Legislator dukung investigasi dugaan beras oplosan oleh BUMD
Dia mengimbau masyarakat agar tetap waspada dan memilih produk beras dari sumber yang terpercaya serta selalu memperhatikan label dan sertifikasi resmi sebagai jaminan mutu.
"Saya mengimbau kepada seluruh warga DKI Jakarta untuk lebih berhati-hati dan cermat dalam membeli beras," ujarnya.
Kent mengingatkan kepada seluruh pedagang dan pelaku usaha di Jakarta untuk tidak bermain-main dengan kualitas bahan pangan karena perbuatan tersebut melanggar hukum seperti tertuang dalam Pasal 62 Ayat (1) jo Pasal 8 Ayat (1) huruf e dan f, serta Pasal 9 Ayat (1) huruf d dan h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan ancaman pidana 5 tahun penjara dan denda maksimal Rp2 miliar.
"Tindakan mengoplos atau memalsukan kualitas beras bukan hanya merugikan konsumen secara ekonomi, tetapi juga membahayakan kesehatan dan merupakan pelanggaran hukum," kata dia.
Untuk pihak Food Station dan instansi terkait, Kent meminta segera melakukan pengecekan, pengawasan ketat, dan klarifikasi terbuka terkait isu ini, guna menjamin bahwa beras yang beredar telah memenuhi standar keamanan pangan.
Baca juga: DPRD DKI dorong Food Station antisipasi kasus oplos beras tak terulang
Baca juga: Dugaan adanya beras oplosan oleh BUMD di Jakarta harus diusut tuntas
"Saya mengajak seluruh pihak, termasuk stakeholder terkait, untuk bertindak cepat dan responsif dalam menangani persoalan ini," katanya.
Oleh karena itu, Kent mengajak masyarakat untuk melaporkan jika menemukan dugaan praktik kecurangan dalam penjualan beras, karena keterlibatan aktif publik akan sangat membantu menjaga kualitas dan kepercayaan terhadap sistem distribusi pangan di Ibu Kota.
Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
