DPR Ingatkan Pemerintah Bersiap Hadapi Potensi Konflik Pertanahan Pascabencana

Ilustrasi: Suasana pusat Kota Kuala Simpang yang luluh lantak akibat banjir bandang di Aceh Tamiang, Aceh.(Antara/Erlangga Bregas Prakoso)

ANGGOTA Komisi II DPR Aus Hidayat Nur mengingatkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk bersiap menghadapi berbagai persoalan yang muncul setelah bencana banjir dan longsor Sumatra. Menurutnya, persoalan pertanahan yang ditinggalkan bencana akan memberi beban baru jika tidak ditangani dengan cepat, cermat, dan manusiawi.

"Kami berharap pemerintah dapat bergerak dengan langkah yang ringan namun tegas. Mendata tanah yang hilang, memetakan kembali wilayah yang berubah, membantu masyarakat mendapatkan kembali dokumen mereka, serta membuka posko pertanahan yang benar-benar hadir dekat dengan rakyat," ucap anggota Fraksi PKS dalam keterangan yang dikutip, Minggu (7/12).

Menurutnya, bagi masyarakat yang tertimpa musibah, tanah bukan sekadar bidang di peta. Ia adalah tempat tumbuh kenangan, tempat berlabuh masa depan, dan jaminan terakhir bagi keberlangsungan hidup.

"Di balik puing-puing yang berserakan, ada keluarga yang bertanya-tanya di mana batas rumahnya, ada petani yang kebingungan mencari kembali lahannya, dan ada masyarakat adat yang kehilangan pijakan atas tanah leluhur yang selama ini mereka jaga dengan sepenuh hati," bebernya.

Aus berharap agar kebijakan yang dibuat pemerintah menjadi pelita bagi mereka yang masih berada dalam gelapnya ketidakpastian.

"Semoga langkah-langkah yang dilakukan dapat mengembalikan rasa aman dan harapan setidaknya sebesar keyakinan bahwa tanah yang mereka pijak adalah benar milik mereka, dijaga dan dilindungi sepenuhnya oleh negara," pungkasnya. (Ifa/E-1)