Dasco tak Yakin dengan Keamanan E-voting untuk Pilkada

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan pernyataan dalam konperensi pers di Gedung Nusantara I DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.(MI/Susanto)

WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan penerapan pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pelaksanaan pilkada dapat menghemat anggaran secara signifikan. Namun, ia menekankan pentingnya keamanan dan potensi manipulasi data.

"Kalau itu pakai e-voting itu kan sebenarnya banyak penghematan-penghematan. Walaupun kemudian kita harus lebih banyak pengkajian dan studi terlebih dahulu," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026).

Ketua Harian Partai Gerindra itu mengingatkan bahwa di beberapa negara yang menerapkan e-voting, terdapat celah keamanan yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengubah hasil perolehan suara dalam waktu singkat.

"Mengingat bahwa di negara-negara lain juga ada yang dilakukan e-voting tapi juga sebagian partai politik, ini di negara lain ya bukan di sini itu juga kreatif-kreatif, sehingga e-voting-nya itu bisa dalam waktu beberapa jam kadang-kadang hasilnya bisa berubah," katanya.

Lebih lanjut, Dasco menegaskan bahwa kunci utama dari penerapan sistem digital dalam pemilu adalah perlindungan terhadap infrastruktur teknologinya. Ia menjamin bahwa setiap usulan teknis akan masuk dalam tahap pengkajian sebelum diputuskan menjadi regulasi.

"Hal pengamanan dari teknologinya e-voting itu yang juga perlu dikaji. Semua nanti dikaji," pungkasnya.

Wacana e-voting kembali mencuat setelah sejumlah pihak, termasuk PDI Perjuangan, mengusulkan transformasi digital dalam Pilkada guna menekan biaya tinggi dan meningkatkan efisiensi penghitungan suara. 

Ketua DPD PDIP Provinsi Aceh Jamaluddin Idham menilai, sebagai solusi atas tingginya biaya politik, PDIP merekomendasikan transformasi sistem pemungutan suara dan penguatan integritas penyelenggara.

Ia memaparkan bahwa partai yang diketuai Megawati Soekarnoputri itu mendorong penerapan teknologi untuk efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas demokrasi.

"Rakernas I Partai mendorong pelaksanaan pilkada yang berbiaya rendah antara lain menerapkan e-voting, penegakan hukum bagi pelanggaran pemilu seperti money politic serta mencegah pembiayaan rekomendasi calon atau mahar politik," lanjut Jamaluddin.

Selain isu pembiayaan, poin rekomendasi tersebut juga menekankan pentingnya pembatasan biaya kampanye serta profesionalitas penyelenggara pemilu. Menurutnya, sistem pilkada yang bersih akan melahirkan pemimpin yang benar-benar berdedikasi bagi kesejahteraan rakyat, bukan bagi penyokong modal.

"Setiap tahapan Pilkada harus memastikan kedaulatan ada di tangan Rakyat, bukan pada kekuatan kapital. Dengan penegakan hukum yang tegas terhadap politik uang, kita menjaga marwah demokrasi kita," tuturnya.(H-4)